Mentawai, Aktual7News.Com

Dalam upaya memperkuat kemitraan antara Polri dan insan pers, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers Kabupaten Kepulauan Mentawai di Cafe Bunda Homestay, Mapadegat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kamis (22/10/2026).

Pihak Kepolisian Kepulauan Mentawai menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan para pengguna narkoba melalui jalur rehabilitasi. Pihak kepolisian memberikan jaminan keamanan bahwa masyarakat atau pihak keluarga yang secara sukarela melaporkan diri atau kerabatnya yang kecanduan narkoba tidak akan ditangkap maupun ditahan.

Dalam penyampaikan Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., mengatakan pihak kepolisian menjaminan  berlaku penuh bagi mereka yang memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri. Kebijakan ini tentu berbeda dengan kondisi jika seseorang terjaring dalam operasi tangkap tangan uangkap Plt Kapolres Mentawai.

Bagi warga yang melapor, pihak kepolisian akan memfasilitasi proses penanganan ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai bagian dari Tim Asesmen Terpadu di Direktorat Narkoba, kepolisian bersama BNN, tim hukum, dan tim Dokkes (Dokter Kesehatan) akan melakukan pemeriksaan mendalam. Asesmen ini bertujuan untuk meneliti tingkat ketergantungan, durasi pemakaian, hingga frekuensi konsumsi zat terlarang tersebut.

Berdasarkan hasil rekomendasi tim medis dan hukum, pengguna akan diarahkan untuk menjalani program pemulihan yang tepat, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap. Untuk program rawat inap, pasien biasanya akan ditempatkan di balai rehabilitasi resmi selama 3 hingga 6 bulan hingga dinyatakan pulih. Uangkap Polres

Bahasi Kuota BBM Nelayan

Selain membahas penanggulangan narkoba, dalam kesempatan yang sama kepolisian juga memaparkan langkah konkret terkait penanganan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para nelayan di Mentawai. Kabag Ops dilaporkan telah menggelar rapat koordinasi bersama Satgas BBM untuk mendiskusikan peluang penambahan kuota serta perbaikan data distribusi.

Pihak kepolisian mengakui bahwa saat ini masih mengumpulkan data riil mengenai jumlah nelayan dan volume kebutuhan BBM di lapangan. Melalui ruang diskusi yang telah dibuka bersama perwakilan nelayan, kepolisian berkomitmen untuk segera membawa keluhan dan aspirasi tersebut ke Pemerintah Daerah (Pemda) setempat guna merumuskan jalan keluar yang cepat dan tepat.***